peraturan menteri perhubungan tentang taksi online. Kegiatan usaha jasa pengurusan transportasi adalah bisnis yang bergerak dalam bidang yang diperlukan untuk terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, perkeretaapian, laut, dan udara (Pasal 2 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan dan. peraturan menteri perhubungan tentang taksi online

Kementerian Perhubungan: No. Aturan ini sekaligus menjadi payung hukum bagi taksi berbasis aplikasi atau angkutan sewa khusus. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara. KM. Keputusan MA untuk mencabut Permen No. 2022. Indonesia, Kementerian Perhubungan. 1415, peraturan. Peraturan Menteri Perhubungan tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 173 Tentang Penyelenggara Perancangan Prosedur Penerbangan. Jakarta - Pemerintah mengumumkan aturan baru soal taksi online. dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 95 Tahun 2016 tentang Sistem Administrasi Perkantoran Kementerian Perhubungan; Mengingat : 1. id - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah menerbitkan aturan pengganti Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor. 90, BN. go. Masykur Sakwan. JAKARTA, KOMPAS. Aturan Taksi Online Dari Kuota Hingga Pajak Mulai Berlaku. transportasi online, pada awal tahun 2016, Pemerintah dalam hal ini Menteri Perhubungan Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu dengan. Peraturan Menteri Perhubungan tentang Rancang Bangun dan Rekayasa Sarana Perkeretaapian. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kereta Api Cepat Kecepatan Tinggi. Jenis/Bentuk Peraturan. dephub. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan. 02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1680); 6. PJ 918 Tahun 2023 Kerja Sama di Bidang Agraria/Pertanahan, Tata Ruang dan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran. Semoga informasi ini bermanfaat. T. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 873); MEMUTUSKAN:: PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENGATURAN LALU LINTAS KENDARAAN BERMOTOR PERSEORANGAN DI RUAS. E. 4. U. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 24 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan. Hubungi kami melalui Facebook fb. Tajuk Entri Utama. Under Graduates. 67 Tahun 2012 Tentang. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2016. 10. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010. Sumber ilustrasi: PEXELS/San Fermin Pamplona. Hubungi kami melalui Facebook fb. 801/DJPD/2017 tentang tarif batas bawah angkutan sewa khusus. 2018, No. Budi membuat aturan ini untuk menciptakan persaingan yang sehat antara taksi online dan taksi konvensional. Jakarta – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Rabu (15/3), bertemu dengan Menteri Transportasi. Ilustrator: BAS. Hubungi kami melalui Facebook fb. Tutup. Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 9 Tahun 2020 tentang Pemberian Subsidi Angkutan Penumpang Umum Perkotaan;-2-Mengingat Menetapkan 1. id. Semenjak pemerintah. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. Kemudian, wilayah II meliputi Kalimantan, Sulawesi dan Papua TBB Rp 3. com PM 108 Tahun 2017 telah diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang. Instansi : Kementerian Perhubungan. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TARIF ANGKUTAN LAUT PERINTIS. Kementerian Perhubungan. Peraturan: PM 49: Jenis/Bentuk Peraturan: Peraturan Menteri Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan:. Pertama, angkutan orang. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Undang-Undang Nomor 17Tahun 2008 tentang Pelayaran. 2016/No. dephub. Hubungi kami melalui Facebook fb. dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perpotongan dan/atau Persinggungan antara Jalur Kereta api dengan Bangunan Lain; 1. 2016/No. JOGJA - Kementerian Perhubungan RI telah menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek. Perlindungan hokum merupakan perlindungan terhadap martabah dan serta pengakuan adanya hak-hak asasi manusia yang sama dan dimiliki oleh subyek hokum yang aplikasi online. U. Hubungi kami melalui Facebook fb. id. Pengamat transportasi Djoko Setijowarno menyebutkan bahwa langkah Kementerian Perhubungan menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 tahun 2019 tentang ojol ini adalah langkah yang tepat. Hubungi kami melalui Facebook fb. 359 Tahun 2023; MEMUTUSKAN: KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN. TBN = Tambahan Berita Negara. Badan / Pengarang: Indonesia. Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah menjalankan aturan ojek online pada 1 Mei 2019. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011; 10. Meski begitu, ketetapan tarif ojek online -nya tidak ada di dalam PM tersebut. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2015. id : 41 Hlm Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Transportasi Di Lingkungan Kementerian PerhubunganDownload:Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2021 PDF. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 93 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi mengatakan Peraturan Menteri Perhubungan (PM) 118 tahun 2018 tentang taksi online disusun dengan baik oleh Kemenhub dan bisa memuaskan semua pihak. 10. id : 4 hlm. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2019. Tahun Peraturan : 2021. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Alokasi Ketersediaan Waktu Terbang (Slot Time) Bandar Udara. id : 6 hlm. U. 5. 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013; 8. CO, Jakarta - Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang. Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 1 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Men teri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2013 tentang Salvage dan/atau Pekerjaan Bawah Air ; b. id : 6 hlm. dephub. online di Indonesia, namun di sisi lain kerap dituding tidak transparan dalam menentukan bagian keuntungan bagi para mitra pengemudi. Pemerintah melalui Menteri Perhubungan menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus. 1336, jdih. id. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Peraturan Menteri. 293, jdih. 3. Peraturan Menteri Perhubungan NO. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus mengatur secara spesifik mengenai kriteria. com — Diam-diam, Kementerian Perhubungan sudah menerbitkan peraturan menteri (PM) yang mengatur tentang layanan sewa mobil dan taksi online pada akhir April ini. Kelengkapan Data: Link Akses Unduh. TEMPO. Peraturan Menteri Perhubungan tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek. Judul. Peraturan ini mengatur jenis pelayanan, pengusahaan, penyelenggaraan angkutan umum dengan Bisnis. Aturan Taksi Online Sudah Berlaku, Bagaimana Penerapannya? Jakarta - Peraturan Menteri (PM) Perhubungan nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek mulai diberlakukan sepenuhnya mulai 1 Juli 2017. Tgl Ditetapkan : 2021-06-09. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Kemenhub Siapkan Revisi Pm 29 Tahun 2014 Tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim JAKARTA (4/3) – Pencegahan pencemaran dan perlindungan lingkungan maritim dari pengoperasian kapal adalah salah satu isu yang menjadi perhatian khusus dari Kementerian Perhubungan Cq. id : 47 hlm. HUM/2017 tanggal 20 Juni 2017 tentang Permohonan Hak Uji Materiil Terhadap Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, telah diperintahkan untuk mencabut. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentangPeraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1113); 4. dephub. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2015. 98, BN. Aturan taksi online ini berlaku setelah Peraturan Menteri Nomor 118 Tahun 2018 terbit enam bulan lalu. KONTAN. Bagikan ke. Ribuan pengojek online berebut berswafoto dengan Presiden Jokowi, seusai acara Silaturahmi Nasional Pengemudi Online di Jakarta International Expo. 48 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 671); 12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1113);. 2019/No. TENTANG DATABASE. Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email [email protected] Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017, yaitu Peraturan Menteri Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang . Penelitian ini bertujuan untuk melihat dinamika pengaturan kebijakan transportasi daring khususnya taksi online dan kaitannya dengan ekonomi berbagi. Peraturan Menteri Perhubungan NO. 2019/No. 7 Tahun 2019 tentang Pemasangan dan Pengaktifan Sistem Identifikasi Otomatis bagi Kapal yang Berlayar di wilayah Perairan Indonesia ; Permenhub No. MAULANA MAHARDHIKA Para pengemudi taksi online dari berbagai daerah melakukan aksi unjuk rasa di depan Kementrian Perhubungan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (29/01/2018). Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 304); 10. q Direktorat Jenderal Perhubungan Darat telah menerbitkan regulasi terbaru untuk mengatur tarif ojek online. Nomor Peraturan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor64, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndoensiaNomor4849); . 2017/No. dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri perhubungan republik indonesia,. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negar (Lembaran Negar Repubik Indonesi Tahun 2008 Nomor 166,. Lupa Kata Sandi? Klik di Sini. Melalui beleid tersebut, diatur secara rinci besaran biaya sesuai dengan sistem zonasi yang sudah ada dalam aturan sebelumnya. menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan; 1. 700 per. Peraturan Menteri Perhubungan tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi. 15. 26/2017) karena dianggap terlalu berpihak kepada transportasi konvensional. Jakarta - Mahkamah Agung (MA) memerintahkan Menteri Perhubungan (Menhub) mencabut Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 108 Tahun 2017. a. dephub. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 202); 4. Download: Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2021 PDF. Pasal 17 ayat (3) Undang. Tipe Dokumen. id. TEMPO. me/paralegalid, Twitter. com. Daftar. Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Angkutan Orang. GO. Dokumen ini berisi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Kata Sandi. menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa LaluLintas; 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Peraturan Menteri Perhubungan NO. Aturan baru ini sekaligus menggantikan dua peraturan sebelumnya yang telah dibatalkan Mahkamah Agung (MA) yaitu Permenhub 108 Tahun. Peraturan tersebut mengatur empat jenis pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek. Tutup. Badan / Pengarang: Indonesia. Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal. BN. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran. Peraturan Perundang-undangan. Perlindungan hokum merupakan perlindungan terhadap martabah dan serta pengakuan adanya hak-hak asasi manusia yang sama dan dimiliki oleh subyek hokum. Badan / Pengarang: Indonesia. dephub. go. EFEKTIVITAS KEBIJAKAN “TAKSI ONLINE” DI KOTA SURABAYA (Studi tentang Instrumen Kebijakan Angkutan Sewa Khusus dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek) Ririn Yanuarsih ririn. Hal ini dapat menjadi salah satu cara untuk mempercepat program elektrifikasi kendaraan bermotor nasional. Subbagian Umum dan Kepegawaian. Dokumen ini berisi ketentuan, dasar perhitungan, dan mekanisme penyesuaian tarif. 1585) sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor285); 11. PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 100 TAHUN 2014 TENTANG PETA JABATAN DAN URAIAN JENIS KEGIATAN JABATAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL. Tutup. Semenjak tanggal 31 Mei 2018; Mahkamah Agung memerintahkan Menteri Perhubungan mencabut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017, karena bertentangan dengan Undang-Undang Tahun 2008 tentang UMKM. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atasKegiatan Pembahasan Revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 58 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan Pencemaran di Perairan dan Pelabuhan ini dihadiri oleh Perwakilan dari Kementerian Perhubungan, yakni Biro Hukum, Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal. Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2019. Kementerian Perhubungan baru saja mengeluarkan Peraturan Menteri (PM) Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. 885, jdih. Kementerian Perhubungan: No. U. 42, BN 2019/ NO 695; PERATURAN. 2022/No. id : 67 hlm. Jenis/Bentuk Peraturan. Beberapa waktu yang lalu, Kementerian Perhubungan menerbitkan dua peraturan terkait ojek online. b. id - Go-Car selaku layanan transportasi taksi online dari Go-Jek telah berkomitmen untuk mengikuti Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Peraturan Menteri Perhubungan NO. Badan / Pengarang: Indonesia.